Sumber, 31 Agustus 2020 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1B.

Diadakan sosialisasi atau sharing materi bimtek yang didapatkan dari perwakilan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1B yaitu Bapak ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H. dan Bapak IMAN SAEDIMAN, SH.yang telah melaksanakan Bimtek  tanggal 26 – 28 Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Sunshine Soreang – Kabupaten Bandung. Sosialisai atau sharing materi bimtek ini sangat berguna untuk Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti serta Juru Sita agar menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan terkait e-court adapun Resumenya.


RESUME BIMBINGAN TEKHNIS

PANITERA PENGGANTI DI WILAYAH HUKUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

TAHUN 2020

 

  1. Waktu pelaksanaan :

      Bimbingan Tekhnis ini dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Sunshine Soreang – Kabupaten Bandung.

  1. Jenis Kegiatan :

       Bimbingan Tekhnis Panitera Pengganti di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

  1. Tujuan Kegiatan :
  1. Meningkatkan pemahaman Panitera Pengganti tentang E Court, SIPP, SPP-TI dan Tata Kelola Administrasi Perkara.
  2. Meningkatkan kemampuan teknis dan kemampuan menggunakan aplikasi E Court dan SIPP.
  3. Menghasilkan SDM yang handal untuk mengahadapi persidangan elektornik dan melaksanakan tugasnya sesuai Standar Operating Procedur (SOP).
  1. Peserta Bimtek :

        Peserta Bimbingan Teknis ini berjumlah 46 (empat puluh enam) peserta terdiri dari 2 (dua) orang peserta untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada di Wilayah Hukum Jawa Barat.

  1. Uraian Materi :

Materi yang disampaikan antara lain :

  1. Pengertian, Latar Belakang dan Dasar Hukum E-Court.

E-Court ada pada tahun 2018 berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018, dengan maksud mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar Hukum E-Court :

  • Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eloktronik.
  • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administras Perkara Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung R.I. Bapak Hatta Ali mengatakan bahwa manfaat E-Court adalah menjadikan system peradilan yang lebih cepat dan lebih sederhana dan juga untuk menjembatani kendala geografis, serta menekan biaya perkara dimana seluruh penyelenggaran peradilan mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan dan upaya hokum dilakukan secara elektronik serta layanan aplikasinya yang telah terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

 

Adapun Keuntungan Pendaftaran Perkara Secara Online adalah :

  1. Untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
  2. Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi chanel dari berbagai metode pembayaran dan bank.
  3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
  4. Proses penemuan kembali data perkara yang cepat.

 

Persidangan secara elektronik meredisain praktek peradilan di Indonesia setara dengan praktek peradilan di Negara-negara maju, lompatan ini menjadi tuntutan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta SDM yang handal agar mampu menjalan system ini secara maksimal. Untuk itulah Bimbingan Teknis ini dilaksanakan.

Ruang lingkup persidangan elektronik (e-letigation) meliputi pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, intervensi, pembuktian surat, pemeriksaan saksi/ahli, penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan.

 

Pelaksanaan litigasi dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak setelah mediasi tidak tercapai. Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Inforamasi Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, hari sidang terjadwal (court calendar), Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara elektronik.

Putusan/Penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dan disampaikan melalui SIPP.

Putusan/Penetapan dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Salinan putusan/penetapan elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk tanda tangan elektronik ini kita harus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Indonesia (BSSN) dan di Jawa Barat ini baru Pengadilan Negeri Cikarang saja yang telah secara utuh menggunakan tanda tangan elektronik.

Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Upaya hukum banding dilakukan sama dengan pendaftaran perkara secara on line pada peradilan tingkat pertama.

Hal-hal baru yang ada pada E-Court :

  1. Meja 3 Pengadilan Tingkat Pertama.
  • Menambah kuasa hokum banding.
  • Mengupload akta banding.
  • Mengupload dokumen inzage.
  1. Jurusita.
  • Pemberitahuan permohonan banding.
  • Pemberitahuan Inzage.
  • Pemberitahuan putusan banding.
  1. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama.
  • Verifikasi penyampaian memori dan kontra memori banding.
  • Verifikasi dokumen inzage.

Kelemahan E-Court antara lain tidak adanya putusan sela, e payment ada lima dan kelima-limanya masuk setelah dimasukkan ke SIPP yang tertera hanya 1 saja dan masih banyak lagi yang perlu diperbaiki dalam aplikasi ini.

 

  1. Peran Pimpinan Pengadilan dalam Pelaksanaan E-Court.

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi harus memastikan kesiapan SDMnya, untuk itu diperlukan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk kesiapan E-Court, salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis semacam ini.

 

  1. Pengantar SIPP

SIPP adalah Aplikasi Sistem Informasi untuk penelusuran alur perkara berbasis web yang terinstal di sever dan diakses menggunakan penjelajah web (web browser) melalui suatu jaringan internet atau intranet yang merekam atau mencatat administrasi penanganan perkara di Pengadilan secara lengkap dari pendaftaran perkara, nomor perkara, susunan majelis hakim, jadwal persidangan, biaya perkara dan putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Didalam perkembangan SIPP dari SIPP versi 1.0.0 sampai dengan SIPP 4.0.0 terdapat perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahunnya.

Pada SIPP Banding Versi 3.2.0 terdapat 18 point perubahan atau update. Tugas dan tanggung jawab Pengguna SIPP dimulai dari Administrator SIPP kemudian Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud, Panitera Pengganti, Petugas Meja II dan Kasir mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melakukan pengupdate data, pengendalian mutu, ketepatan waktu pengunggahan proses penyelesaian perkara.

 

  1. Permasalahan dan Pengawasan (Supervisi) SIPP.

Dasar hukumnya : Surat Keputusan Dirjen Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015, Tanggal: 24 Maret 2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi  Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara  Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan  Pengadilan Tingkat Banding  Pada Lingkungan Peradilan Umum

 

Permasalahan dan Kendala SIPP :

Terutama diaplikasinya karena banyak fitur yang belum terakomodasi misalnya ada banding terhadap putusan Pengadilan (kompetensi absolute), setelah Hakim Tinggi memeriksa dan menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan kembali untuk Majelis Hakim tingkat pertama membuka persidangan dengan perintah untuk memeriksa kembali pokok perkara tetapi tidak ada pada fitur SIPP tingkat pertama.

Jika putusan tingkat banding berupa putusan sela yang memerintahkan PN membuka dan memeriksa kembali tanpa memutus, misal dalam hal mediasi yang tidak dilaksanakan di PN, dan PT dapat memerintahkan PN melakukan mediasi yang kemudian hasilnya dilaporkan ke PT dan PT memutus perkaranya. Menu Mediasi pada tingkat pertama tidak dapat dibuka dan PHS, Jadwal Sidang dan Putusan pada SIPP Banding tidak dapat diakses kembali;

E-Payment yag sudah di generate dan sudah dibayar bias masuk tetapi pada waktu ditambah ke register keuangan dari 5 e-Payment hanya 1 yang bias ditambah sedang sisanya hilang.

 

Pada SIPP Banding perkara sudah minutasi, namun ada proses yang terlewati atau ada data yang belum diedit tetapi SIPP sudah terkunci.

Untuk menghindari hal tersebut diatas makanya kita dituntut untuk patuh menginput data pada SIPP.

 

Apabila di SIPP Banding Sudah Minutasi, disarankan untuk menghapus data Minutasinya, kemudian menghapus data lainnya untuk memundurkan bisnis proses sampai dengan tahapan yang diinginkan menggunakan user Ketua Pengadilan.

 

  1. Pengenalan SPPT – TI

Dengan diluncurkannya SPPT – TI diharapkan dapat mengintegritaskan data-data yang ada dimasing-masing antar Lembaga Hukum di daerah dalam hal ini POLRES, KEJARI, LAPAS/RUTAN dan Pengadilan yang dipertukarkan di tingkat pusat sehingga pertukaran data tersebut termonitor untuk mendukung penegakkan hukum yang memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

 

  1. Tata Kelola Administrasi Perkara

Dasar Hukum dari Administrasi Perkara :

  1. Pasal 58, Pasal 59, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor  49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  2. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  3. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ( E-Court).
  4. Keputusan Dirjen Badilum No. 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.
  5. SK Dirjen Badilum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi pada Pengadilan Tinggi.
  6. SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada PT dan PN.
  7. Buku I dan Buku II.

 

Yang dimaksud dengan Administrasi perkara adalah prosedur penerimaan perkara perdata dan pidana dimana setiap bagiannya masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, sedangkan pelaporannya dilakukan setiap bulan, empat bulanan dan enam bulan sekali.

Perlu kiranya dicatat disini bahwa berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang PTSP pada PT dan PN adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan untuk memberikan pelayanan yang prima , akuntabel dan anti KKN, maka prosedur penerimaan perkara pidana dan perdata dilakukan melalui PTSP, sedangkan proses pendaftaran tetap seperti yang diatur dalam Buku II MARI.

 

Administrasi Persidangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan mulai dari penerimaan berkas perkara sampai dengan pembuatan dan pembacaan putusan, apabila semuanya telah dilakukan maka Ketua Majelis dan PP bertanggung jawab atas ketepatan waktu minutasi sesuai dengan SOP.

 

Susun berkas perkara yang telah diminutasi disusun secara sitematis sebagaimana Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1939/DJN/SK/HM.02.3/10/2018.

Dalam hal upaya hukum banding, Panitera menyiapkan berkas yang lazim disebut Bundel B.

Sedangkan untuk penjilidan berkas perkara yang akan diarsipkan antara lain : Sampul (berkas pidana berwarna merah dan berkas perkara perdata berwarna hijau), checklist kelengkapan berkas perkara yang BHT, berkas perkara dijahit menggunakan benang nilon dengan 4 (empat) titik, menggunakan laks, dan arsip perkara terdiri dari 2 jenis yaitu : Berkas perkara yang masih berjalan disimpan dengan rapi oleh Panmud dan berkas perkara yang telah selesai dikelola oleh Kepaniteran Hukum dan disusun berdasarkan Nomor Urut box, Tahun Perkara, Jenis Perkara, Nomor Urut Perkara.

Demikian resume Bimbingan Teknis Panitera Pengganti di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2020.